Menteri Kemenkop UKM: Pengadaan Produk UMKM Capai Rp221,49 Triliun

Foto / Antara

Jakarta, Suarahulubalang - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), Teten Masduki, mengumumkan bahwa hingga 1 November 2023, realisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk UMKM telah mencapai angka sebesar Rp221,49 triliun.

Dalam acara Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Selasa, Teten menyampaikan pencapaian ini. Selain itu, ia juga mencatat bahwa produk dalam negeri (PDN) juga mencapai jumlah yang signifikan, yaitu sebesar Rp474,62 triliun.

Teten menyatakan bahwa angka-angka tersebut mencerminkan kemajuan dalam pelaksanaan PBJ untuk UMKM. Data yang dihimpun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa dari UMKM telah mencapai 37,6 persen dari target pemerintah yang ditetapkan sebesar 40 persen.

Teten menjelaskan, "Meskipun target belanja UMKM sebesar 40 persen baru tercapai sebesar 37,6 persen, ini adalah pencapaian yang cukup baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, kita harus terus berupaya untuk mencapainya."

Baca juga: Masyarakat Diminta Waspada, BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Indonesia pada 6-8 November

Selain itu, Teten menyampaikan bahwa pada tahun 2022, sektor PBJ di Indonesia menghadapi tantangan besar, di mana lebih dari setengah transaksi belum tercatat di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada peluang besar untuk meningkatkan pengadaan barang dan jasa, terutama melalui metode swakelola dan pengadaan langsung.

Meskipun sekitar 87 persen UMKM telah terlibat dalam e-katalog dengan banyak produk yang ditawarkan, Menkop Teten mengamati bahwa masih banyak produk UMKM yang belum terjual.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang berfokus untuk mengatasi berbagai isu strategis, termasuk optimalisasi pasar untuk produk UMKM yang bersertifikasi TKDN, sosialisasi PBJ dan TKDN yang belum merata, pemberdayaan UMKM agar dapat bersaing di era disrupsi global, dan adaptasi terhadap inovasi yang berkembang pesat.

Teten mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang akan diambil termasuk menyediakan program pelatihan dan pendampingan, memperluas akses pembiayaan, mempermudah perizinan usaha, menyediakan akses dan pendampingan untuk sertifikasi, meningkatkan kapasitas produksi UMKM, memfasilitasi pencocokan bisnis (business matching), serta mengelola katalog Koperasi dan UMKM serta memperkuat regulasi.

"Kami akan memperkuat klaster UMKM dengan kerja sama bisnis yang kuat, insentif fiskal yang kompetitif, dan infrastruktur yang memadai," tegas Teten.