suarahulubalang.com

Copyright © suarahulubalang.com
All rights reserved
Desain by : sarupo

Pembahasan Terkini Seputar Jalur Roro Dumai-Malaka

Foto / Antara

SuaraHulubalang - Gubernur Riau, Syamsuar, dan Konsul Jenderal (Konjen) Republik Indonesia untuk Johor Bahru, Sigit S. Widiyanto, telah melakukan pertemuan untuk membahas berbagai masalah yang meliputi penyalahgunaan narkoba, tenaga kerja luar negeri, dan pembangunan Jalur Roro Dumai-Malaka (Malaysia).

"Kebijakan pembangunan Jalur Roro Dumai-Malaka ini telah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bahkan telah diumumkan oleh Presiden Jokowi saat kunjungan kerjanya ke Dumai beberapa waktu yang lalu," kata Syamsuar saat menerima kunjungan Konjen RI Johor Bahru, Sigit S. Widiyanto, di Pekanbaru, Riau, pada Jumat yang lalu.

Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini, rencana pembangunan Jalur Roro Dumai-Malaka oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan RI tidak mengalami perubahan dan masih terus berlanjut.

Syamsuar menegaskan bahwa apa pun yang terjadi, bahkan jika Malaysia tidak ikut serta, Riau akan tetap melanjutkan proyek ini karena Pemerintah RI, melalui Menteri Perhubungan, belum mengumumkan adanya perubahan dalam rencana tersebut.

Baca juga: Deklarasi Kawasan Tanpa Rokok: Komitmen Siak untuk Kesehatan Masyarakat

Sementara itu, Konjen RI Johor Bahru, Sigit S. Widiyanto, menyatakan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk mengadakan pertemuan dengan pihak Malaysia guna membahas pembangunan Jalur Roro Dumai-Malaka tersebut.

"Karena pembangunan Jalur Roro Dumai-Malaka ini merupakan program nasional, kami aktif mendukung dan berupaya untuk mengadakan pertemuan dengan pihak Malaysia," kata Sigit S. Widiyanto.

Terkait perkembangan proyek Jalur Roro tersebut, Sigit menyatakan bahwa ia juga akan memperjuangkan agar program ini dapat terus berlanjut dengan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga mengusulkan program kuliah kerja nyata (KKN) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bekerja di luar negeri atau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah kerja Konjen RI Johor Bahru, yang mencakup empat wilayah di Malaysia, yaitu Negeri Johor, Negeri Melaka, Negeri Sembilan, dan Negeri Pahang.

Baca juga: Perangi Hoaks demi Pemilu yang Damai dan Sehat

"Terkait PMI, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi yang memadai agar lebih memahami prosedur bekerja di luar negeri," ujar Sigit.

Ia juga mencatat bahwa universitas atau perguruan tinggi dapat mengimplementasikan program KKN melalui mahasiswa yang bertugas di desa-desa untuk menyosialisasikan informasi tentang bekerja di luar negeri.

Program tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri, terutama masyarakat Riau, sekaligus memberikan dukungan kepada mahasiswa KKN dalam mengembangkan program ini.

"Kami akan mendukung mahasiswa melalui program ini. Modul atau materi edukasi dapat disiapkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang PMI, dan ini perlu dijalankan secara luas di seluruh universitas di Riau dan Kepulauan Riau, serta di daerah-daerah lain seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur," katanya.

SHARE US :
Komentar Via Facebook :